Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan benchmarking dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendalami keberhasilan proyek multiyears Sulawesi Tengah yang menjadi rujukan nasional. Pertemuan berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (27/11).
Rombongan Pemprov Sulsel dipimpin Inspektur Inspektorat Marwan Mansyur. Mereka datang untuk melihat langsung bagaimana Sulteng mengelola proyek multi years yang selama ini mendapat supervisi dan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Fahrudin mengatakan kunjungan tersebut memperkuat ruang kolaborasi antarprovinsi.
Ia menegaskan Sulteng konsisten membangun tata kelola proyek multi years secara transparan dan akuntabel.
“Pertukaran informasi seperti ini sangat penting untuk menjaga kualitas perencanaan hingga pengawasan,” ujarnya.
Sulteng menjadi salah satu daerah rujukan KPK karena berhasil menyelesaikan beberapa proyek strategis melalui skema tahun jamak.
Salah satu yang paling disorot adalah pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat Palu, yang menjadi ikon pemulihan pascabencana setelah Masjid Darussalam runtuh akibat gempa pada 2018.
Proyek tersebut menempuh proses panjang sejak sayembara desain pada 2020, penyusunan DED pada 2021, kemudian masuk tahapan konstruksi 2023–2025.
Pembangunannya melibatkan Kejaksaan Tinggi, Polda Sulteng, hingga akademisi Universitas Tadulako sebagai bagian dari penguatan integritas proyek.
Masjid baru itu kini berkapasitas sekitar 10 ribu jamaah—delapan ribu laki-laki dan dua ribu perempuan. Uji fungsi akan dimulai dengan Salat Jumat perdana pada 28 November 2025 sebelum peresmian pada 4 Desember 2025.
Dari pihak Sulsel, Marwan Mansyur menyampaikan apresiasi atas keterbukaan informasi Pemerintah Sulawesi Tengah.
Ia mengungkapkan bahwa Sulsel tengah menyiapkan paket proyek multi years senilai Rp 3,7 triliun untuk pembangunan jalan, irigasi, dan rumah sakit regional.
“Kami mendapat arahan dari KPK untuk mempelajari model yang diterapkan di Sulawesi Tengah,” katanya.
Ia berharap kerja sama teknis kedua provinsi terus berlanjut, terutama terkait perencanaan, manajemen risiko, pengadaan, serta mekanisme pengawasan.
“Kami berharap dukungan dan keterbukaan informasi dari Sulawesi Tengah,” ucapnya.
Kunjungan ditutup dengan pemaparan teknis mengenai tata kelola proyek infrastruktur strategis dan diskusi mengenai pola koordinasi lintas lembaga. Benchmarking tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas replikasi praktik terbaik proyek multiyears Sulawesi Tengah ke daerah lain.
ADV-PPID
