Pemerintah Kota Palu memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mempercepat program prioritas dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran tahun 2026.
Hal itu dibahas dalam audiensi Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah Evy Mulyani di ruang kerja Wakil Wali Kota Palu, Senin (5/10/2026).
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi silaturahmi perdana Evy Mulyani setelah mendapat amanah sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah. Audiensi membahas sejumlah agenda terkait koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Evy mengatakan hubungan kerja antara Kanwil DJPb Sulawesi Tengah dan Pemkot Palu selama ini telah berjalan dengan baik. Namun, masih ada sejumlah program prioritas yang perlu dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Program sudah banyak yang bersinergi. Tentu ada beberapa prioritas yang perlu kita percepat. Yang utama adalah bagaimana seluruh program tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Palu,” ujar Evy.
Ia mengatakan Kanwil DJPb Sulawesi Tengah akan mendukung agenda prioritas Pemkot Palu yang sejalan dengan kebijakan dan arahan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Palu.
Dukungan tersebut, kata Evy, tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, tetapi juga melalui komunikasi dan pendampingan dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Beberapa percepatan tentunya seiring dengan arahan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Berbagai agenda besar yang tadi disampaikan Ibu Wakil Wali Kota akan kami dukung,” ungkapnya.
Dalam audiensi tersebut, Evy juga menyoroti pemanfaatan data fiskal sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kanwil DJPb Sulawesi Tengah berencana menyiapkan dashboard fiskal yang dapat digunakan sebagai early warning system bagi pemerintah.
Dashboard tersebut akan memberikan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran sekaligus membantu mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut.
“Dari sisi fiskal, kami ingin menyiapkan dashboard fiskal yang dapat menjadi early warning system. Dengan begitu, kita bisa memastikan anggaran APBN maupun APBD benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Evy juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Karena itu, program yang telah direncanakan dan disepakati perlu terus didorong agar dapat direalisasikan secara maksimal hingga akhir tahun.
“Kita pastikan seluruh hal yang sudah disepakati dan sinergi yang selama ini berjalan baik dapat terealisasi, khususnya di penghujung tahun 2026. Kita hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan, sehingga di sisa waktu ini kita harus benar-benar mengupayakan yang terbaik bagi Kota Palu melalui kerja sama yang kuat,” pungkasnya.
RED/IM
