Menu ✖

Mode Gelap

Bisnis · 14 Feb 2026 15:00 WITA ·

Pemkab Parigi Moutong Perluas Perlindungan Pekerja Desa dan Rentan 2026

badge-check

Redaksi


 Pemkab Parigi Moutong Perluas Perlindungan Pekerja Desa dan Rentan 2026. Foto: Pemkab Parigi Moutong Perbesar

Pemkab Parigi Moutong Perluas Perlindungan Pekerja Desa dan Rentan 2026. Foto: Pemkab Parigi Moutong

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong resmi menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja kelembagaan desa dan pekerja rentan pada 2026.

Penandatanganan dilakukan Bupati Erwin Burase bersama jajaran BPJS Ketenagakerjaan pada Kamis (12/2/2026), sebagai langkah mendukung target nasional perluasan kepesertaan jaminan sosial hingga ke tingkat desa.

Program ini mencakup perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sasaran program meliputi perangkat desa, BPD, RT/RW, Linmas, kader Posyandu, hingga pekerja rentan seperti petani kecil, nelayan, pedagang kaki lima, dan buruh harian lepas.

Iuran pekerja kategori Bukan Penerima Upah (BPU) mulai dari Rp 16.800 per bulan, dengan manfaat perlindungan risiko kecelakaan kerja dan santunan kematian.

Sepanjang 2025, santunan yang telah disalurkan kepada warga Parigi Moutong mencapai Rp 24,3 miliar untuk 3.160 penerima manfaat.

Bupati Erwin Burase menegaskan, perlindungan jaminan sosial merupakan kebutuhan dasar pekerja dan menjadi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(ADV-PPID)

Artikel ini telah dibaca 36 kali

Baca Lainnya

Pemprov Sulteng Usulkan Perubahan Pembagian Biaya Haji 2027

21 Oktober 2026 - 22:00 WITA

Jemaah haji Indonesia 2027.

DKP Sulteng Minta Penebaran Nila di Danau Poso Dievaluasi

21 Oktober 2026 - 20:11 WITA

Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Parigi Moutong

6 Oktober 2026 - 22:15 WITA

Kawasan transmigrasi bahari Tomini raya

Wagub Reny: Setiap Rupiah APBD 2027 Harus Memberi Manfaat bagi Masyarakat

6 Oktober 2026 - 21:29 WITA

DJPb Sulteng Siapkan Dashboard Fiskal untuk Pantau Anggaran Pemkot Palu

5 Oktober 2026 - 17:10 WITA

Audiensi Pemkot Palu dan Kanwil DJPb Sulawesi Tengah membahas percepatan program dan pengelolaan anggaran

Anwar Hafid: 9 BERANI Terus Diarahkan untuk Kurangi Beban Masyarakat

5 Oktober 2026 - 11:55 WITA

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid
Trending di Bisnis