Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah membahas penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah Parigi Moutong.
Pertemuan digelar di Kantor BWS Sulawesi III Palu, Selasa, 26 Mei 2026, sehari setelah banjir menerjang Desa Tolai di Kecamatan Torue, Desa Sibalago di Kecamatan Toribulu, dan Desa Balinggi Jati di Kecamatan Balinggi.
Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase mengatakan penanganan banjir membutuhkan kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia meminta wilayah yang kerap terdampak banjir mendapat penanganan yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berorientasi jangka panjang.
“Kami ingin wilayah Balinggi, Torue, dan Sausu ini ditangani secara tuntas, cepat, dan efisien. Diperlukan penanganan yang menyeluruh dan komprehensif dengan melibatkan semua pihak,” kata Erwin.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Parigi Moutong mengusulkan program penanganan bencana jangka panjang untuk wilayah Balinggi, Torue, serta Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu. Usulan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko banjir berulang dan dampaknya terhadap masyarakat.
Selain rencana jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan darurat. BWS Sulawesi III Palu akan memberikan bantuan material berupa bronjong dan geobag untuk mendukung penanganan di lokasi terdampak.
BPBD Sulawesi Tengah juga akan mengirimkan alat berat untuk membantu penanganan dan pembersihan di Desa Balinggi Jati.
Normalisasi Sungai Jadi Langkah Pencegahan
Pemerintah dan instansi terkait sepakat melakukan normalisasi sungai secara berkala dan terjadwal. Langkah ini ditujukan untuk menjaga kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi risiko genangan saat debit air meningkat.
Audiensi tersebut dihadiri Kepala BWS Sulawesi III Palu, Kepala BPJN XIV Palu, dan Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah. Dari Pemkab Parigi Moutong hadir Bupati Erwin Burase bersama anggota DPRD Lely, Camat Torue, Camat Balinggi, kepala desa wilayah terdampak, Plt Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong, serta Plt Kepala Dinas PUPR Parigi Moutong.
Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan penanganan banjir yang lebih terukur, mulai dari respons darurat hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir dalam jangka panjang.
Pemkab Parigi Moutong menilai penanganan secara terpadu penting dilakukan mengingat banjir berulang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak infrastruktur dan menghambat aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
ADV-PPID
