Pemerintah Kota Palu memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mendorong digitalisasi transaksi daerah. Upaya itu dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Kamis (20/8/2026).
HLM tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin. Pertemuan melibatkan Pemerintah Kota Palu, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, pelaku UMKM, serta sejumlah organisasi perangkat daerah.
Pertemuan mengangkat tema “Memperkuat Stabilitas Harga dan Digitalisasi Transaksi untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu.” Selain mengevaluasi perkembangan inflasi, forum membahas penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Imelda meminta seluruh peserta menjadikan forum tersebut sebagai ruang untuk menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar evaluasi.
“Kegiatan seperti ini sudah beberapa kali kita lakukan. Saya berharap dalam setiap High Level Meeting seluruh peserta dapat menyimak dengan baik paparan dari Bank Indonesia maupun BPS terkait bagaimana kondisi dan perkembangan inflasi di daerah kita,” ujar Imelda.
Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Palu secara tahunan atau year on year pada Juli 2026 mencapai 2,96 persen.
Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.
Meski masih terkendali, Pemerintah Kota Palu tetap menyiapkan langkah antisipasi. Ketersediaan pasokan pangan, distribusi, dan keterjangkauan harga menjadi perhatian TPID untuk menjaga daya beli masyarakat.
Imelda mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerja lintas sektor. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta aktif memberikan data dan rekomendasi sesuai tugas masing-masing.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional. Pemerintah bersama TPID akan memantau harga sekaligus memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga akibat perubahan pasokan maupun peningkatan permintaan.
Dorong UMKM Gunakan QRIS
Selain inflasi, digitalisasi transaksi menjadi agenda penting dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Kota Palu mendorong perluasan penggunaan QRIS di kalangan pelaku UMKM.
Imelda meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian memperkuat koordinasi dengan Bank BTN dalam memperluas penggunaan QRIS, termasuk mempercepat distribusi rompi dan barcode QRIS kepada pelaku UMKM.
“TP2DD ini berkaitan dengan digitalisasi transaksi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan,” katanya.
Menurut dia, semakin luas penggunaan pembayaran digital akan membuat transaksi UMKM lebih praktis dan transparan sekaligus memperluas akses pelaku usaha ke ekosistem ekonomi digital.
Program Gerakan Pangan Murah yang dijalankan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga menjadi bagian dari intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga.
HLM TPID dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu Rahmad Mustafa, perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Bank BTN, BPS, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, serta perangkat daerah dan instansi terkait.
Pemerintah Kota Palu berharap koordinasi TPID dan TP2DD dapat berjalan beriringan. Stabilitas harga diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat, sedangkan digitalisasi transaksi diharapkan memperkuat efisiensi dan inklusi ekonomi.
Dengan sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, perbankan, dan pelaku usaha, Pemkot Palu menargetkan pengendalian inflasi tetap terjaga sekaligus mempercepat transformasi ekonomi digital di daerah.
ADV-PPID
