Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki legalitas usaha. Sepanjang 2025, sebanyak 542 pelaku UMKM berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendampingan pemerintah daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, mengatakan legalitas usaha menjadi langkah awal agar pelaku UMKM dapat berkembang dan memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah.
“Legalitas bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, mengikuti pengadaan barang dan jasa, hingga memperluas akses pemasaran. Karena itu, pemerintah terus memfasilitasi penerbitan NIB bagi UMKM,” kata Irwan.
Menurut dia, kepemilikan NIB juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Gerakan Membangun dari Desa (Gerbang Desa) terus memperluas pendampingan kepada pelaku UMKM, mulai dari proses perizinan, peningkatan kapasitas usaha, hingga pengembangan kualitas produk.
Irwan menilai semakin banyak UMKM yang memiliki legalitas, semakin besar peluang usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.
“Usaha yang memiliki izin akan lebih mudah mengakses berbagai program pemberdayaan. Karena itu, pemerintah ingin semakin banyak UMKM naik kelas melalui penguatan legalitas dan kapasitas usaha,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap program tersebut mampu memperkuat ekosistem UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
ADV-PPID
