Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan tren positif. Gini Ratio daerah ini menurun dari 0,29 pada 2023 menjadi 0,25 pada 2024. Angka tersebut lebih rendah dibanding Provinsi Sulawesi Tengah yang berada pada 0,309, menunjukkan kesenjangan ekonomi di Parigi Moutong relatif lebih baik. Namun Pemerintah Kabupaten menilai masih banyak desa dan kecamatan tertinggal yang membutuhkan intervensi pembangunan lebih besar.
Melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029, pemerintah menetapkan pemerataan pembangunan ekonomi sebagai salah satu fokus strategis. Program prioritas meliputi pembukaan akses jalan ke wilayah terisolir, pengembangan UMKM lokal, pemberdayaan ekonomi desa, dan penguatan konektivitas pasar bagi komoditas pertanian serta perikanan. Selain itu, pengembangan BUMDes Bersama dan pembentukan sentra komoditas desa menjadi langkah penting untuk menumbuhkan ekonomi berbasis potensi wilayah.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, menyampaikan bahwa penurunan Gini Ratio harus dibarengi dengan upaya memperkuat lapangan kerja dan produktivitas ekonomi desa.
“Penurunan ketimpangan ini jangan membuat kita puas. Kita harus pastikan manfaat pembangunan bisa dirasakan merata,” ujarnya saat ditemui PaluPoso.id, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Irwan menambahkan bahwa pemerintah juga akan memperkuat akses pembiayaan untuk UMKM, memberikan pelatihan kewirausahaan, hingga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha. Program rumah kemasan, inkubator usaha, serta digitalisasi pemasaran akan difokuskan di kecamatan yang memiliki potensi komoditas unggulan seperti kakao, kopi, dan hortikultura.
Dengan strategi terarah tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Parigi Moutong.
ADV-PPID
