Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengusulkan roadmap ketenagakerjaan berbasis lokal kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Usulan ini disampaikan langsung oleh Bupati Parigi Moutong Erwin Burase di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyampaikan empat usulan strategis untuk mengatasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di daerah, seperti rendahnya kualitas kerja, terbatasnya akses pelatihan, dan tingginya proporsi pekerja informal.
“Masalah ketenagakerjaan bukan hanya soal pengangguran, tapi juga kualitas kerja dan ketimpangan akses pelatihan,” ujar Erwin.
Empat usulan yang dibawa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah:
1. Pelatihan vokasi berbasis potensi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan digitalisasi desa.
2. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) serta penyediaan Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau wilayah terpencil.
3. Digitalisasi layanan pasar kerja hingga tingkat desa guna mempercepat akses pencari kerja ke dunia usaha.
4. Sinkronisasi pelaksanaan Job Fair antara pusat dan daerah agar sesuai dengan kompetensi lokal dan kebutuhan industri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk usia kerja di Parigi Moutong mencapai 348.938 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berada di angka 74,68 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 2,10 persen.
Meski demikian, masih terdapat lebih dari 58 ribu orang yang bekerja tanpa upah sebagai pekerja keluarga.
Hal ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan tenaga kerja dan rendahnya produktivitas di sektor informal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Cris Kuntadi, melalui perwakilan Sesditjen Layanan dan Pelatihan Vokasi Tenaga Kerja (Lavotas), menyambut baik inisiatif tersebut.
“Kami siap menjajaki kerja sama lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong,” ujarnya.
Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam audiensi ini, antara lain Sekretaris Daerah Zulfinasran, Kepala Dinas Nakertrans Hendra Bangsawan, Plt. Kepala Dinas Sosial Tri Nugrah Adiyarta, serta unsur DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Mereka memberikan dukungan atas langkah Bupati dalam memperjuangkan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan inklusif.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menilai, transformasi ketenagakerjaan nasional perlu ditopang dari tingkat daerah.
Oleh karena itu, daerah tidak hanya menjadi pelaksana program pusat, tetapi juga dapat menjadi perancang kebijakan sesuai kebutuhan lokal.
“Kami ingin negara hadir hingga ke desa, bukan hanya melalui bantuan, tetapi lewat kebijakan dan penguatan kelembagaan,” kata Erwin. **
