Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menjadi kota pertama di Indonesia yang menghibahkan lahan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN). Hibah lahan seluas 2 hektare yang berlokasi di dekat Terminal Mamboro, Kota Palu, diberikan kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia.
Penyerahan hibah ini disampaikan oleh Sekretaris Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, mewakili Wali Kota Palu. Ia menegaskan bahwa keberadaan BLK-LN sangat penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.
“Pemerintah Kota Palu yakin bahwa dengan pembangunan BLK-LN ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi calon pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri,” ujar Irmayanti, Jumat (21/2/2025).
Menurutnya, Kota Palu memiliki potensi besar dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar global. Dengan adanya BLK-LN, diharapkan para pekerja migran dapat memiliki keterampilan yang lebih profesional, bekerja dengan aman, serta terlindungi hak-haknya.
“Kami juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kementerian KP2MI atas perhatiannya dalam membangun BLK-LN di Kota Palu,” tambahnya.
Menteri KP2MI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemkot Palu yang menjadi daerah pertama di Indonesia yang menghibahkan lahan untuk pembangunan BLK-LN.
“Terima kasih kepada wali kota dan jajarannya atas dukungan luar biasa ini. Pemerintah Kota Palu adalah yang pertama dan satu-satunya yang memberikan hibah lahan dua hektare untuk kementerian kami,” kata Abdul Kadir saat meninjau langsung lokasi pembangunan BLK-LN, di Palu.
Ia menjelaskan bahwa KP2MI adalah kementerian baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, perlindungan pekerja migran berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam bentuk badan.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Abdul Kadir Karding didampingi Sekretaris Kota Palu Irmayanti Pettalolo meninjau langsung lokasi pembangunan BLK-LN, Jumat 21 Februari 2025, di Kota Palu. Foto: Dok. Pemkot Palu
Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap pekerja migran. Salah satu alasan pembentukan kementerian ini adalah untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.
“Banyak yang salah paham tentang pekerja migran. Mereka mengira pekerja migran hanya sebatas asisten rumah tangga. Padahal, siapa pun yang bekerja di luar negeri dan mendapat upah, mereka adalah pekerja migran,” tegasnya.
Abdul Kadir juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Indonesia, yang mencapai 7,4 juta orang, dengan tambahan 1 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya.
Menurutnya, jika hanya mengandalkan lapangan kerja di dalam negeri, akan sulit menyerap seluruh tenaga kerja yang ada. Oleh karena itu, pekerja migran menjadi salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerataan ekonomi di daerah.
“Pekerja migran juga merupakan investasi sumber daya manusia. Ketika mereka bekerja di luar negeri, terjadi transfer ilmu dan keterampilan yang bisa diterapkan di Indonesia,” jelasnya.
Ia mencontohkan bahwa banyak tenaga kerja yang dikirim ke pabrik-pabrik luar negeri akhirnya kembali dengan keterampilan yang lebih tinggi, sehingga mereka memiliki peluang lebih baik di dunia kerja.
Saat ini, terdapat 1,3 juta lowongan kerja di luar negeri, namun Indonesia baru bisa memenuhi sekitar 297 ribu tenaga kerja. Oleh karena itu, keberadaan BLK-LN menjadi krusial untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan global.
“Kami sedang mencari investor untuk membangun BLK-LN di berbagai daerah. InsyaAllah, pekerja migran bisa menjadi solusi utama dalam mengatasi pengangguran di Indonesia,” pungkasnya. *(IM/Adv)
Ikuti Berita PaluPoso di Google News
