Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) telah melakukan penyesuaian jadwal pembahasan Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP).
“Kami menyesuaikan jadwal bersama Dinas Perumahan setempat, karena pembahasan dijadwalkan ulang menjadi 19 Mei 2025,” ungkap Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parimo, I Nyoman Sudiara.
Penjadwalan ulang ini, menurut Nyoman, dilakukan agar pembahasan PPSP dapat berlangsung tepat waktu mengingat program ini melibatkan dua kabupaten di Sulawesi Tengah, yaitu Parimo dan Banggai.
Program PPSP ini tidak hanya menyangkut agenda pembangunan, tetapi juga menjadi kunci untuk mengakses bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penyelesaian dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) menjadi prioritas. Pemerintah pusat mensyaratkan minimal 50 persen dokumen SSK diselesaikan untuk mendapatkan bantuan tersebut.
“Pemutakhiran data untuk dokumen SSK tahun ini masih berlangsung,” ujar Nyoman.
Ia juga menjelaskan bahwa fokus kajian tahun ini mencakup lima kecamatan yang telah dipilih sebagai lokasi studi tiru oleh Dinas Kesehatan Parimo pada 2024.
Penyusunan dokumen SSK ini melibatkan berbagai instansi, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappelitbangda, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang komprehensif dan tepat sasaran.
Bappelitbangda Parigi Moutong bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Parimo sebelumnya juga telah melakukan tinjauan terhadap dokumen PPSP tahun lalu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen SSK yang baru dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan sanitasi di wilayah tersebut.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa dokumen ini bukan hanya selesai, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Nyoman. **
