Menu

Mode Gelap

News · 21 Jan 2023 13:32 WITA ·

Samsurizal Minta KPU Perjelas Gaji PNS dan PPPK yang Jadi Panitia Pemilu 2024

badge-check

Redaksi


 PPK Parigi Moutong. Foto: Diskominfo Parimo Perbesar

PPK Parigi Moutong. Foto: Diskominfo Parimo

Bupati Parigi Moutong (Parimo) Samsurizal Tombolotutu merespon positif berbagai pemberitaan media terkait gaji PNS dan PPPK yang terlibat dalam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2024.

Bupati Samsurizal meminta kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menkonsultasikan hal tersebut ke Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

“Agar tidak salah melangkah dan PPK juga aman, agar hal ini di konsultasikan degan baik bersama BPKP atau lembaga terkait dengan keuangan, karena gaji dari KPU adalah gaji Negara,” kata Samsurizal saat memberikan arahan pada PPK Pemilu 2024, di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Parigi Moutong, Sabtu, 21 Januari 2023.

Samsurizal mengatakan, bayangkan saja, jika dikemudian hari terdapat temuan bagi PPK, siapa yang disalahkan, dan tentunya yang merugi adalah PPK itu sendiri.

“Kan kasihan, kalian enak-enak terima gaji sebagai PPK sebesar Rp 1,7 juta setiap bulannya hingga berakhir tugasnya. Bila di kemudian hari terdapat temuan dari BPK dan pasti akan dikembalikan ke kas Negara. Memakainya enak tetapi mengembalikannya itu yang susah,” kata Bupati Parigi Moutong.

Menurut Samsurizal, PNS dan PPPK itu tidak dilarang untuk jadi Ad hoc, karena itu juga tugas Negara. Namun tidak boleh gaji dobel dan tidak bisa di promosi jabatan. Tetapi untuk lebih jelasnya tetap di konsultasikan ke BPKP.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris KPUD Parigi Moutong, Andi Arif, mengatakan pihaknya siap melaksanakan perintah Bupati Parigi Moutong, dan juga akan menyurat ke Kementerian Keuangan terkait persoalan tersebut.

“PPK adalah Ad hoc hanya bersifat sementara, beda dengan komisioner KPU. Olehnya, sebelum salah melangkah kita akan meminta petunjuk supaya gaji diterima legal dan tidak menjadi temuan” kata Andi Arif.

Pada Januari 2024, kata Andi Arif, sudah masuk tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Olehnya untuk melaksanakan tugas sebagai PPK dari tahapan hingga pencoblosan nanti, maka sebelumnya sudah ada Sekretariat PPK dan sudah ada penunjukan Kepala Sekretariat PPK minimal dijabat oleh PNS golongan II/b.

“Dalam aturan 7 hari setelah di lantik PPK, maka sudah harus membuat Sekretariat,” ujarnya. *(RS)

Artikel ini telah dibaca 19 kali

Baca Lainnya

Ini Pesan Khusus Wali Kota Palu kepada Jemaah Haji

26 Mei 2024 - 23:04 WITA

Jurnalis Palu Tolak Revisi UU Penyiaran

24 Mei 2024 - 21:58 WITA

KPU Palu Luncurkan Tahapan Pilkada 2024, Siapkan Biaya Rp 55,25 Miliar

23 Mei 2024 - 11:06 WITA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu secara resmi meluncurkan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu di Gelora Bumi Kaktus (GBK), Kota Palu.

Kadis Kominfo Palu: ORARI, Garda Terdepan Komunikasi Darurat

19 Mei 2024 - 22:46 WITA

Musyawarah Lokal ke-XII Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal Palu. Acara ini berlangsung di Gedung Pertemuan Taipa Beach, Kota Palu, Minggu 19 Mei 2024.

Telan Anggaran Rp 25 Miliar, Proyek Vatulemo di Palu Diperkirakan Rampung Juni 2024

18 Mei 2024 - 13:18 WITA

Lapangan Vatulemo

3 Korban Perahu Terbalik di Laut Morowali Ditemukan Meninggal Dunia

17 Mei 2024 - 13:56 WITA

3 Korban Perahu Terbalik di Laut Morowali Ditemukan Meninggal Dunia
Trending di News