Menu

Mode Gelap

News · 15 Apr 2023 21:38 WITA ·

PR Besar DPRD Sulteng, Penyerapan Anggaran APBD Tahun 2022 Hanya 80% 

badge-check

Redaksi


 Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke Ditjen Otonomi Daerah Dalam Negeri di Jakarta. Foto: DPRD Sulteng Perbesar

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke Ditjen Otonomi Daerah Dalam Negeri di Jakarta. Foto: DPRD Sulteng

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke Ditjen Otonomi Daerah Dalam Negeri di Jakarta terkait Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2022.

Kasubdit Wilayah IV Dit FKDH dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri Saydiman Marto yang menerima langsung rombongan Pansus Sulteng mengungkapkan, bahwa penyerapan anggaran APBD Sulteng tahun 2022 hanya sebesar 88 persen.

Dengan adanya temuan ini, Sayidiman Marto menganggap kinerja OPD Sulteng kurang maksimal.

Olehnya, rombongan Pansus yang dipimpin Yus Mangun ini memiliki Pekerjaan Rumah (PR) yang cukup banyak.

“Soal laporan LKPJ yang dibebankan kepada Pansus berdurasi 30 hari kerja.  Sehingga waktu libur lebaran tidak.masuk dalam hitungan,” ujar Sayidiman Marto.

Dengan waktu yang terbatas tersebut, Sayidiman Marto memberikan solusi, agar Pansus membagi tugas setiap orang perbidang.

Kemudian rekomendasi yang disampaikan harus spesifik dan tidak mengawang-ngawang.

”Agar waktunya cukup maka Pansus dalam hal-hal teknis penyusunan harus membagi tiga tim yang efektif, dan saat rekomendasi akan disampaikan,  kemudian digabung dengan penyampaian  kata-kata terbaik,” ujarnya.

Sayidiman Marto juga mengungkapkan, jika pelayanan dasar seperti kesehatan dan gaji pegawai hanya dikisaran 70-an persen.

Demikian pula realisasi pendapatan secara umum PAD.

Meski terjadi kenaikan, namun khusus  retribusi yang tercapai hanya sekitar 20 persen yang teralisasi.

Dari kondisi tersebut, Sayidiman mengharapkan Pansus harus secara rigit menyampaikan titik-titik mana saja yang perlu dibedah dan rekomendasi.

“Misalnya direkomendasikan agar target PAD jangan di buat taget fiktif,” katanya.

Ia juga mengatakan, fungsi pengawsan yang melekat di DPRD bisa memberi ruang sepanjang waktu kepada kepala daerah untuk di impicment dalam ranah konteks LKPJ dan pengawasan.

Adapun Waket Pansus Sony Tandra dan anggotanya masing masing Toripalu, Nur Dg Rahmatu, Suryanto, Alimuddin Paada, Ibrahim Hafid, Rahmawati M Nur, Irianto Malingong, Enos Pasaua, Wiwik Junratul Rofi, dan Winiar H Lamakarate

Artikel ini telah dibaca 29 kali

Baca Lainnya

Wajan Baru di 10 Muharram

6 Juli 2025 - 18:56 WITA

Pemda Parigi Moutong Sambut Kepulangan Jemaah Haji 2025

3 Juli 2025 - 15:49 WITA

115 Putra-Putri Terbaik Lolos Seleksi Calon Anggota Polri di Sulteng

3 Juli 2025 - 14:01 WITA

Dari Balai Kota Palu, Hadianto Gaungkan Keluarga Tangguh untuk Indonesia Maju

30 Juni 2025 - 14:22 WITA

Ruas Jalan Kebun Kopi Buka Tutup, Ini Jadwal Lengkapnya

28 Juni 2025 - 13:13 WITA

Petugas Siaga di Jalur Kebun Kopi! Anggota Satlantas bersama pekerja proyek berjaga di titik buka tutup Jalan Kebun Kopi, Parigi Moutong.

Banjir Balinggi, Ratusan Hektare Sawah Terendam

27 Juni 2025 - 09:39 WITA

Seorang anak melintasi lahan pertanian yang tergenang banjir dan lumpur di Desa Balinggi Jati, Parigi Moutong, Kamis, 26 Juni 2025. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Tapiao setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Trending di News