Menu

Mode Gelap

News · 15 Apr 2023 21:38 WITA ·

PR Besar DPRD Sulteng, Penyerapan Anggaran APBD Tahun 2022 Hanya 80% 

badge-check

Redaksi


 Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke Ditjen Otonomi Daerah Dalam Negeri di Jakarta. Foto: DPRD Sulteng Perbesar

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke Ditjen Otonomi Daerah Dalam Negeri di Jakarta. Foto: DPRD Sulteng

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke Ditjen Otonomi Daerah Dalam Negeri di Jakarta terkait Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2022.

Kasubdit Wilayah IV Dit FKDH dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri Saydiman Marto yang menerima langsung rombongan Pansus Sulteng mengungkapkan, bahwa penyerapan anggaran APBD Sulteng tahun 2022 hanya sebesar 88 persen.

Dengan adanya temuan ini, Sayidiman Marto menganggap kinerja OPD Sulteng kurang maksimal.

Olehnya, rombongan Pansus yang dipimpin Yus Mangun ini memiliki Pekerjaan Rumah (PR) yang cukup banyak.

“Soal laporan LKPJ yang dibebankan kepada Pansus berdurasi 30 hari kerja.  Sehingga waktu libur lebaran tidak.masuk dalam hitungan,” ujar Sayidiman Marto.

Dengan waktu yang terbatas tersebut, Sayidiman Marto memberikan solusi, agar Pansus membagi tugas setiap orang perbidang.

Kemudian rekomendasi yang disampaikan harus spesifik dan tidak mengawang-ngawang.

”Agar waktunya cukup maka Pansus dalam hal-hal teknis penyusunan harus membagi tiga tim yang efektif, dan saat rekomendasi akan disampaikan,  kemudian digabung dengan penyampaian  kata-kata terbaik,” ujarnya.

Sayidiman Marto juga mengungkapkan, jika pelayanan dasar seperti kesehatan dan gaji pegawai hanya dikisaran 70-an persen.

Demikian pula realisasi pendapatan secara umum PAD.

Meski terjadi kenaikan, namun khusus  retribusi yang tercapai hanya sekitar 20 persen yang teralisasi.

Dari kondisi tersebut, Sayidiman mengharapkan Pansus harus secara rigit menyampaikan titik-titik mana saja yang perlu dibedah dan rekomendasi.

“Misalnya direkomendasikan agar target PAD jangan di buat taget fiktif,” katanya.

Ia juga mengatakan, fungsi pengawsan yang melekat di DPRD bisa memberi ruang sepanjang waktu kepada kepala daerah untuk di impicment dalam ranah konteks LKPJ dan pengawasan.

Adapun Waket Pansus Sony Tandra dan anggotanya masing masing Toripalu, Nur Dg Rahmatu, Suryanto, Alimuddin Paada, Ibrahim Hafid, Rahmawati M Nur, Irianto Malingong, Enos Pasaua, Wiwik Junratul Rofi, dan Winiar H Lamakarate

Artikel ini telah dibaca 28 kali

Baca Lainnya

Polisi Amankan 2 Terduga Pungli di Seba-seba, Morowali

8 Mei 2025 - 11:39 WITA

Polisi Morowali dan Tim Satgas Saber Pungli melakukan penertiban di salah satu pos yang diduga menjadi lokasi praktik pungutan liar di Jalur Seba-seba, Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Rabu, 7 Mei 2025. Dalam operasi ini, dua terduga pelaku diamankan beserta sejumlah barang bukti.

Gubernur Anwar Hafid Larang Wisuda PAUD dan SD yang Membebani Orang Tua

8 Mei 2025 - 10:54 WITA

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid

Wali Kota Palu Hadiri Munas VII Apeksi di Surabaya

8 Mei 2025 - 10:12 WITA

Pemda Poso Ancam Libatkan Jaksa Tagih Dana Korupsi

7 Mei 2025 - 17:20 WITA

Kantor Inspektorat Kabupaten Poso, garda terdepan pengawasan internal Pemda. Lembaga ini kini tengah mengawal proses penagihan temuan BPK senilai Rp7 miliar lebih dari laporan keuangan tahun anggaran 2023.

Dari Lapas Parigi, Sekda Zulfinasran Sampaikan Komitmen Sinergi Lintas Sektor

7 Mei 2025 - 12:18 WITA

Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran (tengah), bersama jajaran saat menghadiri prosesi pisah sambut Kepala Lapas Kelas III Parigi, Kamis, 6 Mei 2025. Pemerintah daerah menegaskan komitmen mendukung pembinaan yang humanis dan sinergi lintas sektor di lingkungan pemasyarakatan.

Komisi II DPR RI Tinjau BUMD dan BLUD di Sulawesi Tengah

7 Mei 2025 - 11:56 WITA

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda (kiri, mengenakan topi adat), didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid (kanan), saat tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu, Rabu pagi, 7 Mei 2025. Kunjungan kerja Komisi II ini difokuskan pada pengawasan tata kelola BUMD dan BLUD di Sulawesi Tengah.
Trending di Bisnis