Menu

Mode Gelap

News · 28 Mar 2024 17:16 WITA ·

Pj. Bupati Parigi Moutong Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2023 kepada BPK RI

badge-check

Redaksi


 Pj. Bupati Parigi Moutong Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2023 kepada BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah, Kamis 28 Maret 2024 Foto: Diskominfo Parimo Perbesar

Pj. Bupati Parigi Moutong Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2023 kepada BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah, Kamis 28 Maret 2024 Foto: Diskominfo Parimo

Pj. Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Penyerahan ini merupakan bagian dari kewajiban pemda setelah pelaksanaan APBD 2023 sebagai upaya pertanggungjawaban dan pelaporan dalam siklus tata kelola kinerja Pemerintah Daerah.

Penyerahan secara langsung dilakukan oleh Pj. Bupati Richard Arnaldo kepada Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Sulawesi Tengah, Sumono, di Gedung BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu pada Kamis, 28 Maret 2024.

Pj. Bupati dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa penyerahan LKPD merupakan bagian dari manajemen pemerintahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian.

Mengacu pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada BPK. Penyerahan LKPD dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir setiap tahunnya.

Menurut Pj. Bupati, pelaksanaan APBD 2023 di Parigi Moutong telah berjalan lancar dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Sesudah menerima laporan, BPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan kami berharap dapat memperoleh bimbingan serta umpan balik dari BPK untuk meningkatkan kualitas APBD di masa mendatang,” ujarnya.

Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, Sumono, juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah atas kerja sama yang telah terjalin dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Penyerahan LKPD ini tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan ketentuan, penyerahan LKPD unaudited kepada BPK harus dilakukan paling lambat dalam waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. *(Adv)

Ikuti Berita PaluPoso di Google News

Artikel ini telah dibaca 5 kali

Baca Lainnya

Sekot Irmayanti Tinjau Pasar Masomba Pasca-Kebakaran

20 April 2024 - 18:50 WITA

Sekot Palu Irmayanti Tinjau Pasar Masomba Pasca-Kebakaran

Pemkot Palu Raih Peringkat 1 dalam PPD Sulawesi Tengah 2024

18 April 2024 - 23:10 WITA

Wakil Wali Kota Palu, dr Reny Lamadjido menunjukkan trofi dan sertifikat penghargaan PPD Provinsi Sulawesi Tengah

Sekda Zulfinasran Pimpin Rapat Persiapan Launching Aplikasi Srikandi

18 April 2024 - 22:50 WITA

Sekda Zulfinasran Pimpin Rapat Persiapan Launching Aplikasi Srikandi

Damkar Palu Bantu Korban Banjir Bandang Sigi

18 April 2024 - 12:47 WITA

Lebaran Ketupat di Bantaya: Tradisi, Kolaborasi, dan Penggerak Ekonomi Lokal

17 April 2024 - 23:15 WITA

Perjalanan Inspiratif Gunawan dari Poso Menuju Australia

16 April 2024 - 15:03 WITA

Trending di News