Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai menyiapkan langkah antisipatif untuk menahan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Rabu (14/1/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Polibu itu memfokuskan pembahasan pada penguatan koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Menurut Reny, pengalaman pengendalian inflasi sepanjang 2025 menjadi pijakan penting dalam menyusun strategi yang lebih terukur menghadapi lonjakan permintaan saat Ramadan.
“Antisipasi sejak dini menjadi kunci agar kenaikan harga pangan tidak terjadi secara berlebihan,” kata Reny dalam arahannya. Ia menyebut inflasi Sulawesi Tengah saat ini berada di angka 3,31 persen dan masih tergolong stabil berdasarkan indikator nasional.
Reny menilai capaian tersebut tidak lepas dari kerja bersama TPID, dukungan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bulog, serta perangkat daerah terkait.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi musiman yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.
Empat wilayah menjadi perhatian utama pengendalian inflasi, yakni Kota Palu, Morowali, Tolitoli, dan Luwuk. Wilayah tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pergerakan harga karena aktivitas ekonomi dan distribusi barang yang relatif tinggi.
Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Pemprov Sulawesi Tengah memprediksi adanya kenaikan permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan strategis. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai, ikan, telur ayam ras, daging sapi, serta bahan pokok lain yang berpengaruh langsung terhadap inflasi daerah.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, TPID Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati sejumlah langkah strategis.
Langkah itu meliputi penjaminan ketersediaan stok pangan, optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi dengan Bulog.
Selain itu, pemerintah daerah akan mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar murah secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Antisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem juga menjadi perhatian dengan menyiapkan jalur logistik alternatif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna, mengatakan tren inflasi daerah menunjukkan perbaikan dalam beberapa bulan terakhir.
Ia mencatat inflasi Sulawesi Tengah menurun dari 3,92 persen pada Oktober 2025 menjadi 3,31 persen pada Desember 2025.
Bank Indonesia merekomendasikan agar operasi pasar murah difokuskan pada komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga saat Ramadan dan Idulfitri.
Langkah tersebut dinilai efektif untuk meredam gejolak harga sekaligus menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Sulawesi Tengah, Imron Taufik J. Musa, memaparkan hasil analisis inflasi pada periode Ramadan 2023–2025.
Ia menyebut beras hampir selalu mengalami inflasi setiap Ramadan, sehingga penguatan stok dan ketahanan pangan menjadi prioritas utama.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan TP2DD.
Pemprov Sulteng berharap langkah terpadu yang disiapkan mampu menekan gejolak harga selama Ramadan dan Idulfitri 2026.
TIM
