Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, membuka rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Morowali di Aula Kantor Bupati Morowali, Selasa, 19 Agustus 2025.
Hadir dalam rapat itu Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf, Wakil Bupati Iriane Ilyas, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, camat, lurah, kepala desa se-Morowali, serta pimpinan instansi vertikal dan para pemangku kepentingan. Dari Pemerintah Provinsi, turut hadir staf ahli gubernur, asisten, dan kepala perangkat daerah.
Rapat kerja di Morowali ini menjadi agenda kedua setelah sebelumnya digelar di Kabupaten Buol. Esok, pertemuan serupa akan berlanjut di Morowali Utara.
Dalam arahannya, Anwar menegaskan peran gubernur sebagai koordinator pembangunan daerah yang berfungsi sebagai “support system” bagi pemerintah kabupaten dan kota.
“Koordinator ini dibekali dua kekuatan oleh pemerintah pusat, yaitu kewenangan dan pendanaan. Dengan keduanya, kita harus bersinergi untuk mempercepat pembangunan,” ujar Anwar.
Ia menyebut ukuran utama keberhasilan pembangunan daerah adalah penurunan angka kemiskinan. Karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah mengubah pola perencanaan pembangunan agar lebih fokus pada program pengentasan kemiskinan.
“Inilah alasan kita hadir langsung ke daerah, untuk duduk bersama dan menyatukan persepsi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Anwar juga menyosialisasikan Program 9 Berani, visi-misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Program tersebut meliputi: Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni, dan Berani Berintegritas.
Program Berani Cerdas diarahkan untuk mendukung pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB, termasuk pembiayaan praktik kerja industri dan uji kompetensi siswa SMK. Pemerintah Provinsi juga menyalurkan beasiswa kepada 7.153 mahasiswa yang lolos verifikasi.
Ia turut mendorong Pemerintah Kabupaten Morowali menetapkan wajib belajar 13 tahun bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Program Berani Sehat memberikan jaminan kesehatan berbasis KTP Sulawesi Tengah. Sejak 13 April 2025, Sulteng tercatat sebagai daerah dengan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Hingga Agustus 2025, Pemerintah Provinsi telah membayarkan Rp 33 miliar kepada BPJS Kesehatan untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat.
Program tersebut bahkan mencakup biaya pengobatan yang tak ditanggung BPJS, seperti korban luka akibat busur.
Anwar juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah provinsi bersinergi dengan jajaran pemerintah di Morowali.
Ia berharap setiap program yang disepakati diperkuat melalui payung hukum agar implementasinya berjalan efektif.
ADV-PPID
