Menu

Mode Gelap

News · 3 Okt 2023 12:02 WITA ·

DPRD Soroti Ribuan Korban Bencana Sulteng Belum Dapat Huntap

badge-check

Redaksi


 Anggota DPRD Sulteng, Muhaimin Yunus Hadi. Foto: Istimewa Perbesar

Anggota DPRD Sulteng, Muhaimin Yunus Hadi. Foto: Istimewa

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhaimin Yunus Hadi, mempertanyakan penanganan bencana oleh pemerintah di Sulawesi Tengah, yang masih menyisakan sejumlah masalah serius. Terutama, pada hak-hak korban bencana Sulteng 2018 yang belum memiliki hunian tetap (huntap).

“Dari data yang kami miliki itu, masih ada sekitar 7.110 warga terdampak bencana yang berasal dari wilayah Palu, Donggala, dan Sigi yang belum mendapatkan huntap, dan sampai saat ini mereka masih tinggal di huntara,” kata Muhaimin Yunus Hadi, pada Tim PaluPoso, Selasa, 3 Oktober 2023.

Dalam upaya memastikan bahwa para korban bencana tersebut dapat hidup dengan layak, anggota Komisi III DPRD Sulteng Fraksi PAN mendesak pemerintah daerah agar segera menyediakan lahan dan hunian tetap bagi korban gempa, likuefaksi, dan tsunami itu.

Selain permasalahan huntap, Muhaimin juga menyoroti transparansi dalam penggunaan dana stimulan dan dana dari Bank Dunia yang diberikan untuk penanganan bencana di Sulawesi Tengah.

Ia meminta pemerintah untuk menjelaskan penggunaan dana tersebut, terutama terkait pembangunan sekolah.

“Temuan kami itu, ada sekitar 28 sekolah di Donggala, Sigi, dan Palu itu masuk pendanaan bencana, namun hingga saat ini belum ada fisik sekolah yang terbangun,” ungkapnya. Hal ini tentunya berdampak negatif pada pendidikan anak-anak di daerah tersebut.

Selain itu, Muhaimin juga mengungkap adanya dugaan penyimpangan anggaran dalam pembangunan tanggul dengan anggaran mencapai 330 miliar rupiah. Ia mendesak agar penyimpangan ini diinvestigasi lebih lanjut.

Sebagai langkah konkret, Muhaimin sebagai perwakilan rakyat di legislatif berencana untuk mengambil tindakan.

Dia akan melakukan aksi dan menggalang dana untuk membantu para korban bencana yang belum mendapatkan huntap. Aksi tersebut direncanakan akan digelar pada Rabu, 4 Oktober 2023, di Kota Palu.

Selain itu, Muhaimin juga berencana untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action terkait nasib korban gempa yang masih tinggal di huntara. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi dan agar pemerintah bertanggung jawab atas penanganan bencana yang lebih baik di masa depan. *(Tim)

Follow Berita PaluPoso di Google News

Artikel ini telah dibaca 17 kali

Baca Lainnya

Waspada, Video Hoaks Pengungsi Rohingya Beredar Selama Tahapan Pemilu 2024

25 Februari 2024 - 18:26 WITA

Rangking Satu HPSN 2024 Resmi Digelar di Palu

24 Februari 2024 - 17:32 WITA

Kenali Model dan Alat Mendeteksi Rekaman Suara AI

23 Februari 2024 - 23:02 WITA

Pemkot Palu: Pajak 10 Persen untuk Kepentingan Rakyat

21 Februari 2024 - 23:06 WITA

pajak daerah

AMSI Harapkan Perpres Publishers Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024 - 12:14 WITA

Pemkot Palu Target PAD 2024 sebesar Rp 1,6 Triliun

20 Februari 2024 - 22:40 WITA

Trending di Bisnis