Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, sejumlah pengamat menilai arah kebijakan pemerintah provinsi menunjukkan kecenderungan populis dengan penekanan pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pengamat politik Universitas Tadulako, Nuralam, menilai kepemimpinan Anwar Hafid konsisten dengan komitmen politik yang disampaikan sejak awal masa jabatan, terutama melalui implementasi sembilan program unggulan BERANI.
“Dalam hampir satu tahun ini, kepemimpinan Anwar Hafid terlihat lebih populis. Hal ini bisa dibaca sebagai upaya memenuhi komitmen politik, sekaligus dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah, dinamika birokrasi, dan perhitungan menuju kontestasi politik berikutnya,” kata Nuralam, Kamis (22/1/2026).
Menurut dia, dua program yang paling menonjol dan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah BERANI Cerdas dan BERANI Sehat.
Melalui BERANI Cerdas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai memperluas kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di daerah, termasuk menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan nasional seperti Institut Teknologi Bandung. Langkah ini dipandang sebagai strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.
Di sektor kesehatan, program BERANI Sehat menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Sulawesi Tengah dengan menggunakan KTP. Kebijakan ini, menurut Nuralam, memperkuat peran negara dalam menjamin akses dasar kesehatan bagi warga.
“Dari sembilan program BERANI, yang paling menonjol di ruang publik saat ini adalah BERANI Cerdas dan BERANI Sehat,” ujarnya.
Secara umum, Nuralam menilai Anwar Hafid menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam penataan arah pemerintahan dan kebijakan publik di Sulawesi Tengah.
Ia menilai langkah penyusunan komposisi baru pemerintahan menjadi sinyal strategi dan visi yang sedang dibangun untuk memperkuat efektivitas birokrasi.
Selain itu, Anwar Hafid juga dinilai aktif membangun jejaring strategis, baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun dengan lembaga nonstruktural. Pendekatan ini disebut mencerminkan gaya kepemimpinan yang kolaboratif dan berorientasi pada penguatan ekosistem pemerintahan.
“Proses implementasi tentu masih berjalan dan tidak mudah diukur dalam waktu singkat. Namun, penyusunan komposisi pemerintahan dan penguatan jejaring bisa menjadi petunjuk arah kebijakan yang akan ditempuh ke depan,” kata Nuralam.
TIM
