Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Sulawesi Tengah mencatat momen penting bagi Kabupaten Donggala. Didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, AHY meninjau Pelabuhan Donggala sekaligus menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Rombongan disambut Bupati Donggala Vera Elena Laruni. AHY bersama jajaran langsung meninjau sejumlah titik infrastruktur pelabuhan.
Ia menyebut kunjungan ini sebagai pengalaman pertamanya ke Donggala yang meninggalkan kesan kuat, terutama setelah melihat langsung perkembangan terminal penumpang yang diharapkan menjadi simpul konektivitas penting di wilayah Sulawesi Tengah.
“Saya rasa ini adalah kenangan yang akan selalu saya bawa. Pelabuhan Donggala memiliki peran vital dalam menghubungkan masyarakat dengan potensi ekonomi daerah, khususnya di wilayah yang kaya akan komoditas sumber daya alam,” kata AHY di Donggala, Rabu 9 Juli 2025.
Ia menekankan pentingnya konektivitas sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan.
“Apalah artinya sumber daya alam kalau tidak bisa didistribusikan dengan baik. Maka pembangunan infrastruktur harus menyentuh seluruh wilayah, termasuk yang rentan, terpencil, dan terdampak bencana,” ujarnya.
Sebagai Menko yang membawahi kementerian teknis seperti PUPR, Perhubungan, ATR/BPN, dan Transmigrasi, AHY berencana menggelar rapat koordinasi besar di Palu bersama kepala daerah se-Sulawesi dan kawasan Indonesia Timur. Tujuannya memastikan pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, tapi merata dan berkelanjutan.
Selain meninjau pelabuhan, AHY secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah kepada warga dan pemerintah daerah. Sertifikat tersebut mencakup aset barang milik negara (BMN), barang milik daerah (BMD), hingga tanah wakaf.
“Sertifikat ini bukan sekadar legalitas, tapi juga sarana pemberdayaan ekonomi. Gunakan secara produktif, jangan konsumtif. Ini adalah bentuk kehadiran negara yang memberi ketenangan dan kepastian hukum bagi rakyat,” pesan AHY.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan melaporkan progres program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sulawesi Tengah cukup signifikan.
Hingga Juli 2025, dari target 5.494 bidang, sebanyak 4.797 bidang telah rampung, atau sekitar 95,5 persen. Khusus Donggala, sertifikat yang diserahkan mencapai 160 bidang dari total 4.384 bidang se-Sulawesi Tengah.
Ia juga menegaskan kesinambungan visi pertanahan AHY saat masih menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
“Pak Menko AHY sangat memahami kompleksitas pertanahan. Kehadiran beliau hari ini adalah bentuk konsistensi terhadap reforma agraria dan pemberdayaan masyarakat melalui kepastian hukum,” ujar Ossy.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di wilayahnya.
Penyerahan sertifikat tanah, kata dia, merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam melindungi hak rakyat.
“Tanah bukan hanya objek ekonomi, tapi identitas dan masa depan. Sertifikat tanah memberi ketenangan, membuka akses modal, dan mendukung pembangunan berkeadilan,” ujar Anwar.
Ia juga meminta perhatian khusus dari Menko AHY dan Menteri ATR/BPN terhadap sejumlah persoalan strategis daerah, salah satunya sertifikasi lahan Pelabuhan Gonenggati yang hingga kini belum tuntas.
Bupati Donggala Vera Laruni turut menyuarakan harapan agar pembangunan infrastruktur di wilayahnya segera mendapat prioritas.
“Masih banyak jalan dan jembatan kami yang dari batang kelapa. Kalau hujan, anak-anak tak bisa ke sekolah. Kami berharap dukungan Pak Menteri benar-benar hadir untuk daerah kami yang tertinggal dan rawan bencana ini,” kata Vera. **
