Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Palu di Ruang Rapat Bantaya, Kamis (11/12).
Pertemuan itu dihadiri jajaran Bank Indonesia Sulawesi Tengah, BPS, Bulog, Polresta Palu, instansi teknis, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Mengusung tema “Akselerasi Digitalisasi dan Kendali Inflasi Jelang Nataru”, rapat tersebut menjadi forum evaluasi kinerja pengendalian inflasi sekaligus percepatan digitalisasi transaksi ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto menyampaikan apresiasi atas capaian TPID Kota Palu yang meraih Juara I TPID Berkinerja Terbaik se-Kawasan Sulawesi Tahun 2025.
“Prestasi ini adalah hasil kerja keras dan komitmen kita semua dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan. Ini patut menjadi motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hadianto.
Menyinggung akselerasi digitalisasi, Hadianto menegaskan perlunya penerapan sistem digital pada seluruh rantai pasok, termasuk kewajiban penggunaan QRIS oleh pedagang.
Ia menyebut, aturan penggunaan QRIS akan menjadi syarat memperoleh lapak baru di pasar.
“Semua yang berkaitan dengan supply dan demand harus terdigitalisasi,” kata Hadianto.
Ia juga menargetkan TP2DD Kota Palu mampu meraih prestasi tingkat nasional. Menurutnya, digitalisasi yang optimal akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi.
Secara tahunan (Year-on-Year), inflasi Kota Palu tercatat 3,08 persen pada Oktober 2025 dan menurun menjadi 2,94 persen pada November 2025. Angka tersebut masih sedikit di atas target nasional 2,72 persen, namun dinilai berada dalam kategori stabil.
“Penghargaan bukan tujuan akhir, tetapi menjadi standar kerja kita. Jika kita berada di jalur yang benar, mestinya inflasi Palu bisa lebih rendah dari rata-rata nasional,” ujar wali kota.
Hadianto mengingatkan potensi lonjakan kebutuhan pangan pada 2026 seiring pertumbuhan penduduk. Komoditas seperti telur, ayam, ikan, cabai, tomat, dan sayuran diperkirakan ikut terdampak.
Untuk itu, ia meminta OPD teknis melakukan langkah antisipatif sejak awal tahun.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, Hadianto menginstruksikan agar pasar murah Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyasar rumah ibadah untuk memastikan pemerataan layanan. Pola serupa juga akan diterapkan pada perayaan hari besar keagamaan lainnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan Forkopimda, terutama BI, BPS, Bulog, dan kepolisian, guna mencegah permainan harga. Ia juga memberi apresiasi pada kepolisian yang rutin memantau harga di pasar.
“Menjadi yang terbaik di Sulawesi bukan hal mudah. Terima kasih juga kepada SPBU dan seluruh pihak yang mendukung,” katanya.
Wali Kota Hadianto meminta seluruh OPD segera melakukan inspeksi pasar guna memastikan harga tetap stabil menjelang perayaan Nataru.
“Kita harus memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan nyaman tanpa kecemasan,” tegasnya.
High Level Meeting TPID–TP2DD tersebut diharapkan menjadi momentum penyusunan langkah strategis pemerintah kota, baik untuk menghadapi Nataru maupun dinamika ekonomi sepanjang 2026.
ADV-PPID
