Wagub Sulteng, Reny A. Lamadjido, melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025–2030 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Selasa (25/11/2025).
Kepengurusan BAZNAS Sulteng ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor 400.871/420/Ro.Kesra-G.ST/2025. Susunan pimpinan yang baru yakni Hatamuddin Tamrin sebagai ketua, didampingi Ashari sebagai Wakil Ketua I, Hasan Lasiata sebagai Wakil Ketua II, Bahran sebagai Wakil Ketua III, serta Masdiana H. Ain sebagai Wakil Ketua IV.
Acara pelantikan turut dihadiri tokoh akademisi, sekretaris daerah, dan sejumlah pejabat Provinsi Sulteng.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban keagamaan, melainkan instrumen strategis untuk menekan angka kemiskinan dan memperluas kesejahteraan sosial.
Ia menegaskan pengelolaan zakat harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, tata kelola zakat yang kuat akan memperkuat kerja pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan memberi dampak langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Wagub Reny juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus BAZNAS sebelumnya yang dinilai telah memberi kontribusi positif. Namun ia menegaskan bahwa kepengurusan baru ditantang menghadirkan standar kerja yang lebih adaptif, responsif, dan tepat sasaran.
BAZNAS Sulteng diminta memprioritaskan program pada kebutuhan paling mendesak, terutama penguatan ekonomi masyarakat kurang mampu.
Program yang sudah berjalan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, perkawinan massal, sunatan massal, pengobatan gratis, dan dukungan ekonomi bagi warga rentan diminta tetap dipertahankan dan diperluas.
Wagub Sulteng juga menyoroti pentingnya legalitas kependudukan sebagai syarat utama masyarakat untuk menerima bantuan pemerintah.
Program perkawinan massal yang selama ini digagas BAZNAS, katanya, merupakan solusi konkret bagi warga yang kesulitan mengurus dokumen resmi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menurut Wagub, akan terus memperkuat sinergi dengan BAZNAS dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem.
Program pemerintah seperti Asta Cita Presiden dan 9 BERANI diminta berjalan searah agar hasilnya lebih efektif.
Wagub Sulteng juga menegaskan pentingnya menghidupkan nilai spiritualitas dalam tata kelola birokrasi. Melalui program BERANI Berkah, pemerintah provinsi kembali membiasakan penghentian aktivitas kantor saat waktu salat tiba sebagai bentuk implementasi nilai religius dalam pelayanan publik.
ADV-PPID
