Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido mendorong penyempurnaan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Ia ingin kebijakan itu disusun secara terukur dan berkelanjutan agar tetap relevan hingga 20 tahun mendatang.
Reny menyampaikan hal itu saat membuka diskusi publik tentang implementasi perda pesantren di Ruang Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 21 Oktober 2026. Salah satu opsi yang dibahas ialah penyusunan Peraturan Gubernur sebagai pedoman pelaksanaan perda.
“Kalau kita menyusun Peraturan Gubernur, substansinya harus benar-benar tajam, terukur, dan tepat sasaran. Kita tidak hanya ingin program berjalan saat ini, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut tetap relevan dan dapat dimanfaatkan hingga 20 tahun mendatang,” kata Reny.
Menurut Reny, pesantren berperan membentuk generasi yang berakhlak sekaligus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ia mengatakan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan pesantren perlu tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam. Karena itu, penyusunan kebijakan perlu melibatkan pengelola pesantren, organisasi keagamaan, akademisi, dan pihak terkait agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Reny berharap diskusi itu menghasilkan masukan untuk memperkuat tata kelola fasilitasi pesantren, termasuk memastikan pelaksanaannya berjalan terarah, transparan, dan berkelanjutan.
Diskusi tersebut dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah, Junaidin; anggota DPRD Sulawesi Tengah, Moh. Hidayat Pakamundi; Ketua PW ISNU Sulawesi Tengah, Sahran Raden; serta peserta dari berbagai unsur.
ADV-PPID
