Selasa, 16 Juni 2026, pukul 10.27 WIB, tanah di Sulawesi Tengah bergetar lagi. Magnitudo 6,7. Dangkal, hanya sepuluh kilometer di bawah permukaan. Pusatnya berada di Sesar Sausu.
Getarannya menjalar ke Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, bahkan sampai Poso, Gorontalo, dan sebagian Sulawesi Selatan. Tiga hari setelah gempa itu, BMKG mencatat 782 gempa susulan. BNPB melaporkan tiga orang meninggal, 17 luka berat, dan 91 luka ringan. Lebih dari enam ribu jiwa terdampak. Sekitar 1.600 rumah rusak. Sepuluh sekolah ikut ambruk atau retak.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat pada 17-23 Juni.
Bagi yang tinggal jauh dari sana, berita ini mungkin cuma lewat di layar ponsel. Bagi warga Palu, Sigi, dan sekitarnya, ini bukan kabar mengejutkan. Ini pengulangan yang sudah terlalu sering terjadi.
Delapan tahun lalu, gempa, tsunami, dan likuefaksi menghantam wilayah yang sama. Bencana itu merenggut 4.340 nyawa, termasuk 23 siswa dan 22 guru. Sebanyak 422 sekolah rusak. Tahun lalu, banjir bandang di Sausu memaksa 284 orang mengungsi. Sepanjang 2020, longsor di pegunungan Poso terjadi sampai sepuluh kali. Sekarang, gempa lagi. Dan angkanya terus bertambah.
Saya tidak tahu berapa kali lagi kita harus membaca daftar seperti ini sebelum berhenti memperlakukan Sulawesi Tengah sebagai daerah yang “sesekali” terkena bencana.
Wilayah ini berdiri di atas sesar aktif. Di sana, bencana bukan kemungkinan yang datang sewaktu-waktu. Bencana adalah bagian dari ritme hidup yang sudah berputar puluhan tahun. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya.
Yang paling mengusik saya justru bukan jumlah korban jiwa atau banyaknya rumah rusak. Ada satu detail yang terus muncul di setiap laporan bencana: sekolah selalu ada di dalamnya.
Pada 2018, anak-anak dan guru ikut menjadi korban. Ratusan gedung sekolah runtuh atau rusak parah. Tahun ini, sepuluh sekolah lagi. Dengan kata lain, ruang kelas di Sulawesi Tengah sudah berulang kali menjadi lokasi bencana. Bukan sekadar tempat belajar.
Di titik ini, saya bertanya-tanya. Kalau matematika diajarkan sejak sekolah dasar karena dianggap penting bagi masa depan anak, mengapa keterampilan menyelamatkan diri saat gempa—yang secara harfiah menentukan apakah seorang anak punya masa depan atau tidak—masih diperlakukan sebagai materi tambahan?
Materi itu hanya disisipkan beberapa menit dalam pelajaran IPA ketika membahas lempeng tektonik. Atau muncul dalam pelajaran olahraga lewat simulasi evakuasi yang biasanya digelar setahun sekali, menjelang peringatan bencana. Setelah itu, tidak disentuh lagi sampai tahun berikutnya.
Pendekatan seperti ini memiliki masalah mendasar. Karena bukan mata pelajaran sendiri, materinya tidak memiliki alokasi waktu yang pasti. Tidak ada urutan kurikulum yang jelas dari kelas satu sampai kelas enam, atau dari SMP ke SMA. Tidak ada evaluasi yang benar-benar mewajibkan sekolah mengajarkannya dengan serius.
Apa yang diajarkan, seberapa sering dilatih, dan seberapa dalam materinya, bergantung pada inisiatif guru atau kepala sekolah masing-masing. Di sekolah yang beruntung memiliki guru yang peduli, anak-anak mungkin sempat mengikuti simulasi gempa dua kali setahun. Di sekolah lain, materi itu hanya menjadi satu paragraf di buku paket yang dibaca sekali lalu dilupakan.
Padahal keterampilan menyelamatkan diri tidak cukup hanya diketahui. Ia harus diulang sampai menjadi refleks.
Anak yang tahu harus merunduk dan berlindung di bawah meja saat gempa, tetapi baru sekali mempraktikkannya tahun lalu, kemungkinan besar akan panik ketika lantai benar-benar bergetar. Berbeda dengan anak yang setiap semester berlatih jalur evakuasi, titik kumpul, dan posisi berlindung hingga gerakannya menjadi otomatis.
Perbedaannya bukan soal pengetahuan. Tapi soal kebiasaan yang tertanam di tubuh. Dan kebiasaan seperti itu hanya bisa terbentuk melalui pengulangan yang terjadwal, bukan dari acara tahunan yang sifatnya seremonial.
Kalau pendidikan keselamatan berdiri sebagai mata pelajaran sendiri, bukan sekadar sisipan, bentuknya bisa jauh lebih konkret. Latihan evakuasi dilakukan setiap semester. Anak-anak mendapat materi pertolongan pertama sederhana yang disesuaikan dengan usia mereka.
Mereka juga diberi tugas membuat rencana komunikasi keluarga saat bencana. Dengan begitu, mereka tahu harus menghubungi siapa dan berkumpul di mana ketika sekolah dan rumah terputus akibat gempa. Penilaiannya pun berbasis praktik, bukan hafalan. Sebab yang perlu diukur adalah kesiapan, bukan kemampuan mengingat istilah dalam buku paket.
Saya bisa membayangkan keberatannya. Kurikulum sekolah sudah penuh. Banyak guru belum pernah mendapat pelatihan mitigasi bencana. Dana sekolah di daerah seperti Sigi atau Parigi Moutong lebih mendesak digunakan untuk memperbaiki gedung, apalagi setelah gempa kemarin.
Semua itu masuk akal. Tapi itu persoalan pelaksanaan, bukan alasan untuk menunda.
Kalau daerah ini memang hidup berdampingan dengan sesar aktif, dan semua data menunjukkan demikian, pelatihan keselamatan semestinya menjadi bagian rutin pendidikan. Sama seperti membaca dan berhitung. Bukan kegiatan tambahan yang baru diingat setelah ada korban.
Jepang, misalnya, sudah lama menjadikan latihan evakuasi sebagai rutinitas sekolah yang dilakukan berulang sepanjang tahun dengan berbagai skenario. Bukan acara seremonial yang dipersiapkan seadanya. Anak-anak di sana tidak hanya tahu cara menyelamatkan diri secara teori. Mereka terbiasa melakukannya.
Status tanggap darurat di Sulawesi Tengah baru berakhir pada 23 Juni. Gempa susulan pun masih terus datang ketika tulisan ini selesai.
Bencana yang memicu tulisan ini belum tuntas. Mungkin justru pada saat seperti ini, ketika data masih segar dan lukanya belum kering, ada peluang untuk mengubah cara kita memperlakukan pendidikan keselamatan di sekolah. Dari sekadar sisipan yang mudah dilewati, menjadi pelajaran yang benar-benar diajarkan, dilatih, dan dievaluasi. Setara dengan pelajaran lain yang sudah lama kita anggap tidak bisa ditawar. (*)
Penulis: Mirza, S.Kom.
Guru PPPK di Kabupaten Parigi Moutong, alumni Teknik Informatika STIMIK Bina Mulia Palu, sekaligus penulis opini yang menaruh perhatian pada isu pendidikan, teknologi, dan sosial.
