Menu

Mode Gelap

News · 8 Mei 2023 20:41 WITA ·

PKS Partai Pertama Daftar Bakal Calon Legislatif di KPU Donggala

badge-check

Redaksi


 PKS menyerahkan dokumen pendaftaran bacaleg di KPU Donggala. Foto: istimewa Perbesar

PKS menyerahkan dokumen pendaftaran bacaleg di KPU Donggala. Foto: istimewa

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Donggala di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu tertuang saat KPU Donggala menerima pengajuan dokumen persyaratan bacaleg tingkat Kabupaten Donggala.

Ketua KPU Donggala, M Unggul mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dimaksud, pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Donggala oleh PKS dinyatakan diterima dan lengkap.

Kemudian diberikan tanda terima dan berita acara penerimaan pengajuan bakal calon oleh KPU.

“PKS merupakan partai pertama yang mengajukan bakal calon anggota DPRD Kab Donggala di KPU Donggala di hari ke delapan. PKS datang ke KPU Donggala pada jam 11. 30 WITA,” ujar Unggul, Senin, 8 Mei 2023.

Sebagai informasi, KPU membuka pendaftaran bacaleg pada Senin (1/5/2023) pekan lalu. Adapun batas pendaftaran bacaleg berakhir pada Minggu (14/5/2023).

Ketentuan lebih jauh soal pendaftaran caleg telah diteken Ketua KPU RI Hasyim Asyari pada Senin (24/4/2023) lewat surat pengumuman KPU Nomor 19/PL.01.4-PU/05/2023 tentang Pengajuan Bakal Caleg DPR RI Pemilu Serentak 2024.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa pihak partai politik harus menyerahkan surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL dan daftar caleg menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.

Formulir daftar caleg harus dilengkapi dengan foto terbaru dari masing-masing bakal caleg, disertai dengan dokumen pengajuan yang diteken oleh ketua umum atau sekretaris jenderal partai politik yang bersangkutan.

Dokumen-dokumen itu diserahkan ke KPU RI di Jakarta Pusat dan diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU RI.

Selanjutnya, dokumen-dokumen yang diserahkan partai politik akan diperiksa, apakah sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Sebagai informasi, berdasarkan ketentuan itu, partai politik juga harus memenuhi keterwakilan caleg perempuan sebanyak 30 persen dari daftar bakal caleg di tiap daerah pemilihan (dapil).

Seandainya dokumen pengajuan partai politik tidak memenuhi persyaratan atau belum lengkap, maka dokumen itu akan dikembalikan KPU RI. Partai politik bisa mengajukan kembali sampai tenggat akhir masa pengajuan daftar bakal caleg.

Artikel ini telah dibaca 48 kali

Baca Lainnya

Waspada, Video Hoaks Pengungsi Rohingya Beredar Selama Tahapan Pemilu 2024

25 Februari 2024 - 18:26 WITA

Rangking Satu HPSN 2024 Resmi Digelar di Palu

24 Februari 2024 - 17:32 WITA

Kenali Model dan Alat Mendeteksi Rekaman Suara AI

23 Februari 2024 - 23:02 WITA

Pemkot Palu: Pajak 10 Persen untuk Kepentingan Rakyat

21 Februari 2024 - 23:06 WITA

pajak daerah

AMSI Harapkan Perpres Publishers Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024 - 12:14 WITA

Pemkot Palu Target PAD 2024 sebesar Rp 1,6 Triliun

20 Februari 2024 - 22:40 WITA

Trending di Bisnis