Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong menjatuhkan sanksi kepada tiga tenaga kesehatan Puskesmas Lambunu 2 usai video merendahkan pengguna BPJS viral di media sosial.
Informasi yang dihimpun tim PaluPoso.id, Rinto bersama dua rekannya tetap diberikan sanksi dari Dinkes Parimo meski telah meminta maaf secara terbuka.
Ketua DPD PPNI Parimo Mohammad Husain mengatakan, sanksi yang diberikan kepada Rinto dan dua rekannya belum dirilis oleh Dinkes Parimo.
Tetapi melalui hasil rapat bersama tadi, terdapat dua putusan.
Pertama, Rinto bersama dua rekannya tidak melakukan pelayanan langsung selama 3 bulan.
Kedua, Rinto bersama dua rekannya membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan hal serupa.
“Belum rilis,” ucap Muhammad Husain kepada tim PaluPoso.id.
Sementara itu, Ketua DPW PPNI Sulteng Masri Daeng Taha mengungkapkan, DPW PPNI Sulteng akan menggelar rapat Pleno untuk memberikan sanksi kepada oknum nakes tersebut.
Olehnya, Masri Daeng Taha mengimbau agar kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh tenaga kesehatan khususnya perawat, agar tidak lagi membuat konten yang bersifat sensitif, apalagi terkait pelayanan.
Sebab, tugas dan tanggungjawab dari seorang perawat ialah memberikan pelayanan yang maksimal agar pasien merasa nyaman dan bisa cepat kembali sehat.
“Ini cukup dijadikan pelajaran bagi semua tenaga perawat di Sulawesi Tengah agar bijak bersosial media,” imbuh Masri Daeng Taha
Sebelumnya Rinto bersama kedua rekannya sudah membuat video klarifikasi dan meminta maaf secara langsung kepada masyarakat.
Didalam video klarifikasi tersebut, Rinto menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara pengguna BPJS dengan umum di Puskesmas Lambunu 2.
“Sekali lagi kami memohon maaf atas ketidaknyamanan atas video kami,” ungkapnya.
