Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) Luar Daerah (LD) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis, 9 Maret 2023.
Kegiatan itu berlangsung di ruang kerja Karo Pemerintahan dan Otda lantai II Jalan Urip Sumaharjo, Panaikan, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.
Diketahui bahwa Pemprov Sulsel dalam menjalin kerja sama dengan daerah lain selama ini hanya berpedoman pada Permendagri dan Peraturan Gubernur (Pergub) dengan persetujuan DPRD.
Sedangkan jika kerja sama tersebut dilakukan dengan negara lain atau luar negeri dalam bentuk MoU.
Kegiatan yang koordinir oleh Ketua Komisi I DPRD Sulteng Sri Indraningsih Lalusu, MBA dihadiri Waket Komisi I Wiwik Jumatul Rofiah, serta anggotanya Elisa Bunga Allo.
Rombongan di terima oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sulsel Idham Kadir Dalle, bersama Kabag Dekon dan kerja sama Ristati Rahayu, Analis Kebijakan ahli muda selaku subkor kerja sama Andi Meizar Natsir, Analis Kerja Sama Erniwati, Fungsional Penerjemah Ahli Nurliah.
Dalam penjelasan Idham Kadir Dalle soal bentuk kerja sama daerah yang dilakukan oleh Pemda Sulsel dengan provinsi lainnya, dan bagaimana tata cara prosedur dengan langkah-langkah harus diikuti pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar negeri.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa Sulsel selama ini telah melakukan kerja sama dengan negara Jepang pada sektor pertanian, bantuan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) dan ambulance pada tahun 2018.
Bahkan Jepang juga memberikan bantuan hibah mobil ambulance sejumlah 15 unit dan 24 unit mobil Damkar.
“Semuanya telah di bagikan ke daerah-daerah yang membutuhkan,” sebut Idham Kadir Dalle.
Kemudian lanjutnya lagi, pada tahun 2019 juga ada berikan bantuan lagi mobil Damkar dan alat kesehatan yang ketiga di tahun 2020 lalu diberikan lagi kendaraan akan tetapi terkendala dengan covid-19 yang membuat unit mobil tersebut tidak bisa dikirimkan hingga saat ini masih terparkir di pelabuhan selama 2 tahun.
“Untuk mendapatkan bantuan tersebut, Pemprov Sulsel sudah melakukan kunjungan bersama ke Kemendagri ke Jepang soal kendala pengiriman box container itu belum bisa di lakukan,” ujar Idham Kadir Dalle.
“Sehingga kerja sama yang dilakukan telah habis masa berlakunya dikarenakan Pemprov Sulsel harus menyediakan anggaran transportasi pengiriman senilai 2 milyar dan terjadi kenaikan 100% yang membuat hal tersebut di cancel oleh kemendagri,” sambung Idham Kadir Dalle.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sulteng Sri Indraningsih Lalusu menambahkan, sangat tepat memilih Sulsel dalam kegiatan ini, dikarenakan DPRD Sulteng juga sedang menggodok Perda yang di usulkan Komisi I mengenai kerja sama antar daerah.
Sehingga bisa mempermudah di karenakan sebelumnya mengalami kesulitan kerja sama luar negeri dengan belum adanya Perda harus menunggu adanya MOU dengan Pemprov.
Sementra pada klausa lain bisa berhubungan dengan negara lain, oleh karena itu kedepannya kata politisi PDIP ini Sulteng dan Sulsel bisa saling bertukar informasi.
Apalagi Sulteng akan menjadi daerah terdekat untuk membangun IKN yang tentunya menjadi penyangga utama dalam mempersiapkan kebutuhan IKN terurama kerikil, batu dan pasir, termasuk sejumlah kebutuhan pokok dari Kota Palu dan sekitarnya.
Rapat kemudian diakhiri ditandai pemberian cendera mata dan foto bersama.
