Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menekankan pentingnya keberpihakan program pemerintahan daerah kepada masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja. Pernyataan ini disampaikan Anwar Hafid dalam rapat koordinasi bersama pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (5/3/2025).
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa setiap kebijakan harus mengacu pada prinsip pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Menurutnya, program yang tidak memenuhi empat pilar tersebut akan segera dievaluasi.
“Setiap dana yang keluar dari kas daerah harus memiliki dampak langsung pada pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Anwar Hafid.
Ia juga meminta agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) segera diselesaikan tanpa bertele-tele. Proses ini, kata Anwar, harus selaras dengan visi BERANI (Bersama Anwar-Reny) yang menjadi landasan pemerintahannya.
“RPJMD harus selesai pada April. Penyusunan ini bukan hal baru, jadi tidak perlu terlalu rumit,” tegasnya.
Sebagai bentuk identitas, Anwar memperkenalkan konsep “BERANI” untuk diintegrasikan dalam setiap program.
“Kita ingin membangun Sulawesi Tengah dengan keberanian. Setiap program harus mencerminkan semangat ini, agar masyarakat juga berani bermimpi dan sejahtera,” tambahnya.
Dalam hal pengawasan, Gubernur Anwar Hafid menginstruksikan setiap kepala OPD untuk melaporkan perkembangan program secara rutin melalui email langsung kepadanya.
“Jika tidak mampu menunjukkan hasil nyata dalam lima tahun, saya anggap itu sama saja dengan mengundurkan diri,” ujarnya tegas.
Anwar Hafid juga menyoroti efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan belanja perjalanan dinas. Namun, ia memastikan hal tersebut tidak akan menghambat kinerja pemerintah daerah. Prioritas anggaran tetap diarahkan pada program strategis, seperti beasiswa pendidikan dan layanan administrasi kependudukan.
“Dalam 100 hari pertama, beasiswa harus berjalan. Pelayanan pembuatan KTP juga tidak boleh terhambat. Program lain akan dirancang lebih matang untuk 2026,” kata Anwar.
Ia juga mendorong kepala dinas untuk aktif mencari tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, koordinasi yang intensif diperlukan agar Sulawesi Tengah tidak tertinggal dalam berbagai program nasional.
Di akhir arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan kembali agar seluruh perangkat daerah bekerja serius.
“Tidak ada ruang untuk setengah hati. Kalau tidak bisa serius, lebih baik mundur,” pungkasnya. (**)
Ikuti Berita PaluPoso di Google News
