Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong percepatan Program Tiga Juta Rumah dengan membidik pembangunan hingga 20.000 unit rumah pada 2027.
Target tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin, 28 September 2026. Rakor dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah untuk membahas kebutuhan perumahan dan langkah percepatan di masing-masing daerah.
Anwar mengatakan percepatan program perumahan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha, serta pihak terkait lainnya.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu mencari solusi atas berbagai kendala yang selama ini menghambat pembangunan rumah, termasuk distribusi material dan kondisi geografis sejumlah wilayah.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Anwar.
Selain persoalan anggaran, pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah menghadapi sejumlah kendala lain, seperti distribusi material, akses menuju lokasi, pendataan penerima manfaat, serta dukungan pembiayaan.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta mengidentifikasi kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing. Data tersebut diperlukan untuk menentukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan menjadi prioritas penerima program.
Target 8.000 Rumah pada 2026
Anwar mengatakan target pembangunan rumah pada 2026 perlu menjadi dasar untuk menyusun rencana yang lebih terukur pada 2027.
Untuk 2026, pemerintah daerah didorong mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah. Sementara kebutuhan pembangunan pada 2027 mulai dihitung berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing kabupaten dan kota.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” kata Anwar.
Ia meminta seluruh kepala daerah mulai menyiapkan data kebutuhan perumahan sejak sekarang. Dengan demikian, rencana pembangunan 2027 tidak hanya didasarkan pada angka target, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Dalam rapat tersebut, Anwar juga menyoroti hubungan antara kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) dan persoalan kemiskinan.
Menurut dia, persoalan kemiskinan di Sulawesi Tengah memiliki karakteristik yang berbeda di setiap wilayah. Salah satunya berkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi sekaligus masih tinggal di rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
Karena itu, pembangunan dan perbaikan rumah layak huni dinilai dapat menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sejumlah daerah, antara lain Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong, disebut perlu mendapatkan perhatian sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Dorong Penanganan 1.000 Rumah Tidak Layak Huni
Selain target pembangunan 2026 dan 2027, Anwar menyampaikan adanya upaya mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari penanganan rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegasnya.
Menurut Anwar, pendataan harus menjadi dasar agar bantuan perumahan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga perlu melihat kondisi rumah dan kebutuhan masyarakat secara langsung, bukan hanya menetapkan target berdasarkan jumlah unit.
Rakor juga membahas percepatan pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program. Dukungan perbankan diharapkan dapat membantu mempercepat proses pembiayaan sehingga pembangunan rumah tidak terkendala persoalan administrasi.
Anwar meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak berhenti pada pendataan. Setiap daerah perlu mengidentifikasi hambatan di lapangan dan mencari solusi yang dapat mempercepat pembangunan.
Ia juga mendorong keterlibatan dunia usaha dan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.
ADV-PPID
