Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Universitas Hasanuddin dan Kementerian Transmigrasi menyusun rencana pengembangan ekonomi Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya. Penyusunan tersebut diarahkan untuk mengembangkan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan pengolahan hasil sekaligus membuka akses pasar bagi produk masyarakat.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengatakan rencana pengembangan kawasan harus disusun berdasarkan kondisi di lapangan dan kebutuhan pasar. Karena itu, dokumen yang dihasilkan nantinya tidak cukup hanya memuat konsep, tetapi harus menentukan program, lokasi, sasaran, tahapan pelaksanaan dan sumber pembiayaan.
“Dokumen ini tidak sekadar naskah perencanaan, melainkan harus menjadi pedoman nyata yang menetapkan program, lokasi, sasaran, tahapan pelaksanaan, serta sumber pembiayaan secara jelas dan realistis,” ujar Erwin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Parigi Moutong, Adrudin Nur, pada FGD di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (6/10/2026).
Menurut Erwin, pengembangan kawasan transmigrasi perlu melihat seluruh rantai ekonomi, mulai dari produksi, infrastruktur, sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi hingga pengolahan hasil, pembiayaan, distribusi dan pemasaran.
Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki sejumlah potensi ekonomi, terutama pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan pengolahan hasil. Namun, pengembangan potensi tersebut masih menghadapi persoalan akses menuju sentra produksi, infrastruktur, pascapanen, kelembagaan, pembiayaan, kualitas produk dan pemasaran.
Persoalan ini pula menjadi salah satu bahan pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Dokumen Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.
Forum tersebut digunakan untuk memverifikasi data, mengidentifikasi komoditas unggulan dan menyusun arah pengembangan kawasan.
Erwin meminta penyusunan rencana tidak berhenti pada pemetaan potensi produksi. Kebutuhan pembeli, standar mutu, kontinuitas pasokan, harga, logistik dan kemampuan pasar menyerap hasil produksi juga perlu diperhitungkan.
“Setiap rencana harus disusun secara spesifik, terukur, dan berbasis pasar,” kata Erwin.
Ia juga meminta program yang disusun dapat terhubung dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Keterlibatan dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi dan masyarakat juga diperlukan agar rencana tersebut dapat diterapkan di lapangan.
Dokumen yang sedang disusun akan dilengkapi matriks program, indikasi pendanaan, basis data dan peta tematik. Materi ini nantinya menjadi bagian dari rencana teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya.
FGD itu diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin Makassar bersama Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.
ADV-PPID
