Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan sekitar Rp 121 miliar pada 2026 untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan. Anggaran ini lebih besar dibanding dukungan pembiayaan pemerintah provinsi pada 2025 yang mencapai sekitar Rp 68 miliar.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin, 21 September 2026.
Forum tersebut diikuti BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta sejumlah instansi terkait. Pertemuan membahas pelaksanaan jaminan kesehatan, termasuk evaluasi Program Berani Sehat dan koordinasi pelayanan bagi masyarakat.
Reny mengatakan dukungan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan.
“Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita bekerja untuk rakyat Sulawesi Tengah,” ujar Reny.
Selain pembiayaan, pemerintah provinsi juga mendorong pembaruan data kepesertaan secara berkala. Menurut Reny, sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan lembaga terkait diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan dapat teridentifikasi secara tepat.
Hingga 2026, sekitar 217 ribu warga Sulawesi Tengah disebut telah menikmati manfaat Program Berani Sehat.
Reny mengatakan salah satu instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut adalah aplikasi SeHati. Aplikasi ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil, dan Dinas Sosial untuk membantu proses verifikasi status kepesertaan.
“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” katanya.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui data secara berkala untuk mengurangi kemungkinan adanya data ganda atau data yang sudah tidak sesuai.
“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” ujar Reny.
Reny menekankan kerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan jumlah kepesertaan, tetapi juga kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.
“Apapun masalah dan tantangannya, mari kita hadapi bersama. Yang paling penting adalah masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” katanya.
ADV-PPID
