Menu

Mode Gelap

News · 7 Mei 2025 08:15 WITA ·

Bupati Poso Copot 3 Pejabat Eselon II dan Satu Eselon III

badge-check

Redaksi


 Lambang resmi Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, terpampang di gerbang kantor pemerintahan daerah. Filosofi Perbesar

Lambang resmi Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, terpampang di gerbang kantor pemerintahan daerah. Filosofi "Sintuwu Maroso" yang tertera di bagian bawah lambang melambangkan semangat persatuan dan gotong royong masyarakat Poso. Foto: Istimewa

Bupati Poso, Verna Inkiriwang, mencopot tiga pejabat eselon IIb dan satu pejabat eselon III dari jabatannya. Langkah ini mengejutkan sejumlah kalangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.

Sekretaris Daerah Poso, Heningsi E.G. Tampai, mengatakan kebijakan itu merupakan kombinasi antara pengunduran diri dan sanksi disiplin.

“Sebenarnya bukan sepenuhnya pencopotan. Dua orang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, sementara dua lainnya dikenai sanksi disiplin setelah melalui proses pemeriksaan,” ujar Heningsi kepada media ini, di ruang kerjanya, Selasa 6 Mei 2025.

Pejabat pertama adalah Rudy R. Rompas, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ia mengundurkan diri untuk melanjutkan studi S-3 di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar.

Selanjutnya, Murniyati Putosi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Kota, juga mundur dari jabatannya dengan alasan pensiun dini per 24 April lalu.

Sementara dua pejabat lainnya, yakni Lusiana Sigilipu—yang menjabat Staf Ahli Bupati—dan Elbert Tonimba—Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah—dicopot karena pelanggaran disiplin.

“Mereka sudah menerima sanksi yang dijatuhkan. Kalau tidak, pembina kepegawaian daerah yang akan terkena imbas,” kata Heningsi.

Rudy Rompas membenarkan pengunduran dirinya.

“Saya memang mengajukan permohonan sendiri karena ingin melanjutkan pendidikan S-3, dan sudah lulus. Bu Murni juga memang mengajukan pensiun dini, dan sudah disetujui oleh BKN,” ujar Rudy saat dihubungi via telepon, Selasa malam, 6 Mei 2025.

Ia menambahkan, dari enam pejabat yang diperiksa, hanya empat yang dinonaktifkan dari jabatannya.

“Dua lainnya masih tetap aktif karena pelanggarannya dinilai tidak terlalu berat,” kata Rudy.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, enam pejabat tersebut diduga memiliki afiliasi politik berbeda dengan Bupati Poso Verna Inkiriwang dalam Pilkada lalu. Pemeriksaan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan alasan pelanggaran disiplin. **(DY)

Artikel ini telah dibaca 912 kali

Baca Lainnya

Polisi Amankan 2 Terduga Pungli di Seba-seba, Morowali

8 Mei 2025 - 11:39 WITA

Polisi Morowali dan Tim Satgas Saber Pungli melakukan penertiban di salah satu pos yang diduga menjadi lokasi praktik pungutan liar di Jalur Seba-seba, Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Rabu, 7 Mei 2025. Dalam operasi ini, dua terduga pelaku diamankan beserta sejumlah barang bukti.

Gubernur Anwar Hafid Larang Wisuda PAUD dan SD yang Membebani Orang Tua

8 Mei 2025 - 10:54 WITA

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid

Wali Kota Palu Hadiri Munas VII Apeksi di Surabaya

8 Mei 2025 - 10:12 WITA

Pemda Poso Ancam Libatkan Jaksa Tagih Dana Korupsi

7 Mei 2025 - 17:20 WITA

Kantor Inspektorat Kabupaten Poso, garda terdepan pengawasan internal Pemda. Lembaga ini kini tengah mengawal proses penagihan temuan BPK senilai Rp7 miliar lebih dari laporan keuangan tahun anggaran 2023.

Dari Lapas Parigi, Sekda Zulfinasran Sampaikan Komitmen Sinergi Lintas Sektor

7 Mei 2025 - 12:18 WITA

Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran (tengah), bersama jajaran saat menghadiri prosesi pisah sambut Kepala Lapas Kelas III Parigi, Kamis, 6 Mei 2025. Pemerintah daerah menegaskan komitmen mendukung pembinaan yang humanis dan sinergi lintas sektor di lingkungan pemasyarakatan.

Komisi II DPR RI Tinjau BUMD dan BLUD di Sulawesi Tengah

7 Mei 2025 - 11:56 WITA

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda (kiri, mengenakan topi adat), didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid (kanan), saat tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu, Rabu pagi, 7 Mei 2025. Kunjungan kerja Komisi II ini difokuskan pada pengawasan tata kelola BUMD dan BLUD di Sulawesi Tengah.
Trending di Bisnis