Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting 2025, Senin, 28 April 2025.
Mengusung tema Penguatan Kelembagaan Capaian Target Stunting Tahun 2025, kegiatan ini berlangsung di Aula Bappelitbangda.
Dalam sambutannya, PJ. Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, mengingatkan bahwa stunting masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan Global Nutrition Report 2018, tercatat 150,8 juta atau 22,2 persen balita di dunia mengalami stunting. Indonesia menempati posisi kelima dengan prevalensi 30,8 persen, mengacu pada data Riskesdas 2018.
“Fenomena ini menjadi sinyal kuat adanya masalah dalam manajemen pelayanan dasar, terutama dalam upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting, baik dari sisi skala, kualitas, maupun keterjangkauan kepada kelompok prioritas seperti ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun,” kata Richard.
Ia menambahkan, percepatan penurunan stunting harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan dasar.
Fokus utamanya mencakup kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, penyediaan air minum dan sanitasi layak, pendidikan anak usia dini, hingga perlindungan sosial, agar lebih terpadu dan efektif.
Secara data, Richard memaparkan, angka stunting di Parigi Moutong mengalami penurunan. Prevalensi stunting yang pada 2021 tercatat 31,7 persen, turun menjadi 27,4 persen di 2022. Meski begitu, pada 2023, angka tersebut sedikit meningkat menjadi 28,5 persen.
“Pencapaian ini berkat komitmen bersama seluruh pihak yang aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah ini,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, lanjut Richard, terus mengintegrasikan program percepatan penurunan stunting ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), dengan menitikberatkan pada peningkatan akses layanan untuk kelompok sasaran prioritas pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Secara nasional, partisipasi daerah dalam aksi konvergensi percepatan stunting juga menunjukkan kemajuan. Jika pada 2021 hanya 67 persen kabupaten/kota yang berpartisipasi aktif, maka pada 2024 seluruh daerah telah berkontribusi.
Menutup sambutannya, Richard berharap rapat koordinasi ini dapat memperkuat pelayanan pencegahan stunting yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan menyentuh langsung remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0–59 bulan.
Richard menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk mendukung penurunan angka stunting yang lebih efektif dan terintegrasi. **(Adv)
